Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sementara di sisi lain, program-program penyaluran zakat akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. Wajah pengelolaan zakat akan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat resmi, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat).
Dalam konteks Indonesia, penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan potensi zakat yang besar, yaitu 1,57 persen hingga 3,4 persen dari PDB, maka zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang harus dioptimalkan oleh bangsa ini.
Sebagai otoritas zakat yang diberikan mandat pengelolaan zakat nasional, pendekatan BAZNAS dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dilakukan melalui lima saluran, yaitu melalui lembaga program BAZNAS, melalui mekanisme penyaluran langsung via layanan publik, melalui kolaborasi dengan BAZNAS daerah, kolaborasi dengan LAZ termasuk LAZ ormas Islam, dan bekerjasama dengan mitra strategis lainnya, seperti Yayasan. LSM dan lembaga-lembaga yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Sebagai contoh, pada saluran pertama, BAZNAS telah mengembangkan sebelas lembaga program di bawah koordinasi Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, dimana masing-masing lembaga program memiliki mandat khusus. Kesebelas lembaga program tersebut adalah LAB (Layanan Aktif BAZNAS), BTB (BAZNAS Tanggap Bencana), LBB (Lembaga Beasiswa BAZNAS), SCB (Sekolah Cendikia BAZNAS), MCB (Mualaf Center BAZNAS), RSBI (Rumah Sehat BAZNAS Indonesia), ZCD (Zakat Community Development), BMFi (BAZNAS Microfinance), LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik), LPPM (Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik), dan Puskas (Pusat Kajian Strategis) yang didesain khusus untuk memberi masukan kebijakan berdasarkan kajian strategis yang dilakukan.
Mandat yang dimiliki satu lembaga program dengan lembaga program yang lain berbeda-beda. Sebagai contoh, tugas LAB adalah menjalankan misi pendistribusian zakat melalui berbagai program layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penanganan. LAB secara aktif mencari mustahik yang memerlukan bantuan sosial, khususnya di wilayah Jabodetabek, yang memiliki kebutuhan mendesak (al haajah al-maassah) untuk dipenuhi, seperti biaya pengobatan rumah sakit yang belum dilunasi sehingga tertahan di rumah sakit, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah lembaga ZCD, yang didesain untuk menjalankan misi pendayagunaan zakat melalui upaya mengembangkan wilayah desa/kelurahan yang didiami mayoritas kaum miskin, dengan pendekatan program yang bersifat komprehensif dan mencakup lima dimensi, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Lokasi program ZCD saat ini ada di 76 desa di 50 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Dalam praktiknya, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan strategis lainnya menjadi sangat penting. Misalnya dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos misalnya, telah melahirkan Sistem Database Mustahik Nasional, karena BAZNAS mendapat akses terhadap 104 juta fakir miskin yang ada di bawah penanganan Kemensos. Demikian pula sinergi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam penguatan database muzakki nasional sehingga diharapkan upaya optimalisasi zakat dapat berjalan lancar.
Dengan demikian, kalau ada isu yang menyatakan bahwa zakat akan digunakan untuk membayar utang negara maupun untuk pembangunan jalan tol, bandara dan pelabuhan, itu isu yang tidak benar. Semua saluran penyaluran zakat di atas, dikelola dan dijaga agar senantiasa sejalan dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, melalui Indeks Zakat Nasional, telah dikembangkan alat ukur untuk menilai dampak penyaluran zakat dalam bentuk Indeks Kesejahteraan BAZNAS, yang terdiri atas indeks kesejahteraan CIBEST (material dan spiritual), modifikasi IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dan indeks kemandirian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penyaluran zakat telah mencapai misinya dalam mengentaskan kemiskinan. Wallaahu a’lam.
Penulis : Irfan Syauqi Beik
Staf Pengajar Dep Ekonomi Syariah FEM IPB, Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS
Tulisan ini telah terbit di : Republika, 23 Mei 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *