Syarat mudah dan pencairan cepat, membuat bank titil atau rentenir digemari masyarakat yang butuh pinjaman uang. Padahal, bunganya bisa mencekik. Tidak mau sekadar berwacana, BAZNAS memberikan solusi kepada usahawan kel;as kecil dan menengah dengan permodalan yang murah dan mudah.

 

Hal itulah yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang menggagas program “Ojir” (Ojo Percoyo Karo Rentenir). Untuk melaksanakan program ini, pemerintah setempat menggandeng Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera dan BAZNAS.

 

“Nantinya masyarakat bisa meminjam uang di BPR tanpa bunga dan tanpa agunan. Untuk biaya materai, kertas, serta listrik 6 persen, menjadi tugas BAZNAS untuk membantu,” kata Wali Kota Malang Sutiaji.

 

Dalam penjelasannya, program ini merupakan inovasi dan kolaborasi produk lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Program OJIR merupakan satu kesatuan utuh dari gerakan untuk membendung praktik rentenir atau bank titil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

H Sutiaji mengatakan, hal ini selaras dengan tiga tujuan yang ingin dicapai dari program TPAKD Kota Malang yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan di Kota Malang, meningkatkan perekonomian daerah melalui UMKM dan pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Program Ojir merupakan program pembiayaan tanpa bunga dan tanpa agunan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat di Kota Malang untuk terlepas dari jeratan rentenir,” tegasnya.  Sumber dana Ojir berasal penyertaan modal dari Pemkot Malang kepada BPR Tugu Artha Sejahtera, dan bekerja sama dengan BAZNAS Kota Malang melalui pengelolaan infaq dan sedekah yang digunakan untuk bantuan dalam rangka pengelolaan dan administrasi pembiayaan OJIR.

 

“Melalui program ini, kami berharap agar beban utang masyarakat kepada rentenir dapat segera terselesaikan sekaligus memperoleh dana bantuan untuk dijadikan sebagai modal usaha UMKM-nya,” ujar Sutiaji saat launching program Ojir di Hotel Savana Malang, Jumat (6/12).

 

Sutiaji juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengentaskan praktik rentenir yang selalu menjerat masyarakat. “Rentenir adalah musuh kita bersama,” tegas Wali Kota Malang lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu.

 

Ketua BAZNAS Kota Malang, H Sapardi mengatakan siap menanggung biaya yang timbul dari pinjaman debitur sebesar 6 persen. Sebab, orang yang terjerat utang termasuk dalam duafa dan fakir miskin. “BAZNAS akan memberi bantuan dana penyertaan, tapi untuk para duafa yang terjerat bank titil buat modal usahanya. Bukan untuk segi konsumtif ya, jadi memang harus dilihat apakah orang yang diberi pinjaman benar-benar untuk kepentingan mencari nafkah,” tegasnya

 

Kenapa harus uang? Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Sugiarto Kasmuri menjelaskan bahwa permasalahan terjerat hutang di bank titil tak sesederhana yang dibayangkan. “Pedagang misalnya dia punya warung tapi utangnya Rp 7 juta. Sehari penghasilan bersih Rp 500 ribu lah katakan, itu sudah habis, kan kasihan. Maka kita tuntaskan dulu hutangnya baru kita bantu dari sisi permodalan,” bebernya.

 

Peluncuran program ini diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BAZNAS Kota Malang yang diwakili oleh H Sapardi selaku Ketua BAZNAS Kota Malang dan PD BPR Tugu Artha Sejahtera yang diwakili oleh Nyimas Nunin Anisah Baidury selaku Direktur Utama PD BPR Tugu Artha Sejahtera. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini disaksikan pula oleh Wali Kota Malang dan Kepala OJK Malang.

 

Sebagai bentuk implementasi dari perjanjian kerja sama di atas, dilakukan pula penandatanganan perjanjian pembiayaan awal antara PD BPR Tugu Artha Sejahtera dengan 15 debitur yang berasal dari 3 kecamatan di Kota Malang yaitu Kecamatan Blimbing, Kedung Kandang dan Lowokwaru.

 

“Untuk memudahkan pelaksanaan program pembiayaan Ojir tersebut, keterlibatan berbagai pihak seperti camat, lurah, dan UPT Pasar diperlukan dalam rangka melakukan sosialisasi program Ojir serta mendata warga dan pedagang pasar yang terkena jerat rentenir, yang selanjutnya dapat direkomendasikan untuk mendapatkan pembiayaan melalui program Ojir,” kata Sutiaji.

 

Dirinya juga berharap pada akhirnya masyarakat Kota Malang semakin sadar untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah sehingga terlepas dari jeratan utang kepada rentenir.

 

Sementara itu, Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri menjelaskan bahwa Ojir merupakan program kerja TPAKD Kota Malang tahun 2019 yang akan dilanjutkan di tahun 2020 sebagai kontribusi nyata kepada masyarakat Kota Malang.

 

Untuk itu, sambungnya, peran OJK dalam melakukan pengawasan aktif terhadap PD BPR Tugu Artha Sejahtera menjadi penting dalam memastikan penerapan prinsip kehati-hatian mulai dari tahap penyaluran pembiayaan hingga pemantauan pembiayaan program Ojir tersebut di Kota Malang. (Syaifullah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *