Banyuwangi — Peran aparat desa dalam menangani rangka menurunkan angka kemiskinan digenjot oleh Pemkab Banyuwangi. Sehingga kini, angka kemiskinan di Banyuwangi sendiri turun menjadi 7,52 persen. Sebelumnya, tahun 2010, angka kemiskinan di Banyuwangi mencapai dua digit.

Strategi yang akan dilakukan pemkab salah satunya adalah dengan melibatkan desa untuk melakukan validasi data penduduk miskin.

Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPM-Pemdes) Pemkab Banyuwangi Sunarto mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan sekretaris desa se-Kabupaten Banyuwangi selaku ketua tim satuan tugas penanggulangan kemiskinan (satgas PK) di tingkat desa.

Satgas PK sendiri beranggotakan lima orang yang terdiri atas unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan relawan. Total jumlah satgas PK se-Banyuwangi ada 1.085 orang.

“Arahan Bupati, masalah kemiskinan harus diurai dari tingkat desa. Ini karena yang tahu detail soal kemiskinan sebenarnya ya warga desa setempat yang terwakili melalui satgas PK. Untuk itu, kami telah menggelar rakor sekdes untuk penekanan masalah ini,” ujar Sunarto, Kamis (2/1).

Menurut Sunarto,  rakor tersebut membahas tiga permasalahan utama penanganan kemiskinan. Yaitu verifikasi data, pemetaan program kemiskinan, hingga menemukan solusi bersama.

Pada tahap awal, sekdes diminta melakukan verifikasi data kemiskinan agar tepat sasaran. Saat ini jumlah penduduk miskin Banyuwangi sendiri tersisa 7,52 persen atau setara  121 ribu jiwa (33 ribu kepala keluarga) dari total jumlah penduduk Banyuwangi yang mencapai 1,735 juta. Penduduk miskin Banyuwangi sendiri sebelum 2010 mencapai 20 persen lebih.

“Verifikasi data akan dilakukan detail, mulai dari orang dan rumahnya, sekaligus foto koordinat tempat tinggal orang miskinnya. Verifikasi ini akan dilakukan berbasis aplikasi agar bisa dilakukan lebih cepat. Targetnya Februari harus tuntas,” ujar Sunarto.

Kemudian,  sekdes dan tim satgas PK diminta untuk memetakan problem kemiskinan yang ada di wilayahnya. “Misalnya, apakah karena sebatang kara, miskin secara ekonomi, atau penyebab yang lainnya sesuai 18 indikator kemiskinan yang menjadi acuan. Mereka kami minta datanya detail,” papar Sunarto.

Setelah tahu problem kemiskinannya, satgas PK harus mencari solusi untuk mengatasi permasalahannya. Apakah intervensi masalah mereka lewat anggaran APBDes melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan desa (msrenbangdes), dana desa/alokasi dana desa lewat musyawarah desa (musdes). atau mungkin lewat rencana kerja pemerintah desa (RKPDes).

“Intinya, desa harus cermat. Dipilah mana yang bisa ditangani lewat anggaran desa yang ada. Atau bisa juga dilakukan lewat kolaborasi dengan stakeholder terkait penyelesaian masalahnya. Misalnya menggandeng BAZNAS di tingkat kecamatan. Bisa juga intervensi dari level kabupaten,” bebernya.

Harapan dari gerak sinergis ini, lanjut Sunarto, bila dilakukan secara serentak masalah kemiskinan di Banyuwangi akan lebih mudah tertangani.

“Peran sekdes akan menjadi kunci penanganan kemiskinan di Banyuwangi. Kalau masing-masing sekdes ini bergerak serentak di 189 desa, maka kemiskinan di Banyuwangi bisa lebih ditekan. Yang lebih penting lagi adalah kesejahteraan masyarakat kita meningkat,” pungkas Sunarto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *